“Jika ada gejolak sosial atau tindak pidana, tanpa diminta pun Polri akan turun ke lokasi,” ujar Yassin.
Di sisi lain, Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah menilai, polemik pagar laut dapat diselesaikan KKP tanpa perlu melibatkan banyak pihak. Dia pun meminta agar masalah ini segera diselesaikan, tanpa perlu menjadi perdebatan panjang.
“Ini sebenarnya tidak sulit. Robohkan saja pagarnya, cari siapa yang memasang, selesai. Tidak perlu ramai-ramai,” kata dia.
TNI dan Polri pun mendorong pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Pemerintah melalui KKP pun bisa melakukan sejumlah pengembangan agar kehidupan masyarakat pesisir di Tangerang dan Bekasi mengalami peningkatan.
“Yang perlu dibangun itu nelayannya dulu. Bereskan dulu masyarakatnya,” ujar Irvansyah.
Menurut informasi yang diterima, KKP telah melakukan penyegelan terhadap beberapa pagar laut yang terdeteksi di perairan Tangerang dan Bekasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan ekosistem laut dan aktivitas nelayan.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan polemik pagar laut ini segera menemukan solusi. KKP sebagai pemegang kewenangan utama diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dan tepat, dengan dukungan dari Polri serta koordinasi dengan instansi terkait.
(azr/frg)
