Sebagai catatan, hingga 26 Desember 2025, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026.
Dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.
Khusus komoditas nikel, terdapat 207 permohonan RKAB yang diberikan izin. Sebagai perbandingan, RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui untuk komoditas nikel mencapai 240 juta ton.
Adapun sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memberikan sinyal pemerintah akan memangkas produksi nikel pada tahun ini.
Menurut dia, kementeriannya saat ini tengah mengevaluasi rencana RKAB untuk komoditas nikel. Kajian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan industri, dan stabilitas harga di pasar.
"Jadi kita, saya bersama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari situ, kita bisa lihat RKAB-nya berapa, karena kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai RKAB-nya diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (3/1/2025).
Pemberian RKAB yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan daya serap industri, kafa Bahlil justru berpotensi menurunkan harga nikel di pasar. Sehingga penurunan harga tersebut dapat merugikan pelaku usaha termasuk penambang nikel.
"Bukan berarti semakin banyak RKAB itu semakin baik. Kalau semakin banyak kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Yang paling bagus itu RKAB-nya cukup, tapi harganya stabil dan bagus," ungkap Bahlil.
(prc/frg)
