Program visa tinggal jangka panjang Thailand yang pertama kali diterapkan pada 2022 ini berlaku untuk 10 tahun, ditambah dengan izin kerja digital dan insentif pajak penghasilan pribadi, ini dianggap sebagai satu cara memicu perekonomian negara setelah era pandemi.
Lebih dari enam ribu orang, mayoritas berasal dari Eropa, telah memanfaatkan program ini.
"Dengan memastikan pendekatan yang lebih inklusif dan kompetitif, kami memandang perubahan ini akan lebih memperkuat posisi Thailand sebagai pusat investasi global dan orang-orang dengan kemampuan tinggi," ujar Narit Therdsteerasukdi, Sekjen Dewan Investasi Thailand, dalam pernyataan tertulisnya.
"Prosedur visa yang lancar adalah bagian penting dari upaya kami memudahkan dunia usaha," tambahnya.
Persyaratan pendapatan tahunan minimum bagi warga asing kaya raya dicabut untuk mengutamakan persyaratan inti terkait kekayaan yang dikumpulkan dan investasi di Thailand.
Langkah ini, menurut Dewan Investasi, sejalan dengan tujuan untuk mendorong kegiatan investasi asing yang lebih besar di Thailand.
Perubahan-perubahan program visa tinggal jangka panjang meliputi:
1. Mengurangi persyaratan pendapatan korporasi bagi perusahaan asing yang mensponsori pencari visa menjadi minimal US$50 juta dalam tiga tahun dari US$150 juta.
2. Pegawasi anak perusahaan multinasional besar bisa mengajukan visa tinggal jangka panjang jika bisa memperlihatkan stabilitas keuangan lewat laporan keuangan perusahaan induknya.
3. Memperluas sektor-sektor yang disasar untuk profesional dengan keahlian tinggi ke sektor manajemen bencana dan risiko serta inovasi terintegrasi. Sebelumnya terbatas pada sektor sains, teknologi, dan industri lain yang disasar.
4. Mengcabut persyaratan minimal berpengalaman kerja lima tahun di sektor terkait bagi kelompok profesional.
(bbn)
