Simbara baru go live mulai September 2023 dan pada awalnya hanya mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem. Pada 2024, komoditas nikel dan timah juga diintegrasikan dalam Simbara.

Sistem ini mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, pada tahun lalu, PNBP dari sumber daya alam (SDA) nonmigas ditopang oleh sektor minerba dengan realisasi Rp107,8 triliun atau 125,6% dari target APBN 2024. 

Capaian itu merosot dari realisasi 2023 yang mencapai Rp129,1 triliun, terutama disebabkan oleh kenaikan setoran royalti batu bara akibat implementasi Peraturan Pemerintah No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

Beleid tersebut menaikkan tarif maksimal royalti batu bara dari 7% menjadi 13,5%. 

Secara umum, PNBP SDA nonmigas yang berkontribusi sebesar 20,4% terhadap total PNBP 2024 terkontraksi karena penurunan harga komoditas seperti batu bara dan nikel.

(wdh)