Kesepakatan ini ditengahi oleh Gereja Katolik Roma.
Para pejabat AS itu menekankan bahwa langkah negaranya adalah isyarat sepihak berdasarkan niat baik, dan mereka memperkirakan sejumlah tahanan politik itu akan dibebaskan sebelum Biden meninggalkan Gedung Putih, Senin (20/1/2025) depan.
Mereka menolak menyebut jumlah tahanan politik yang akan dibebaskan berdasarkan kesepaktan ini. Namun, AS yakin Pemerintah Kuba akan bergerak cepat.
Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Kuba mengumumkan akan membebaskan secara bertahap 553 tahanan yang melakukan "berbagai kejahatan dan setelah melakukan kajian hati-hati."
Kemenlu mengatakan Presiden Miguel Diaz-Canel telah mengemukakan niat membebaskan para tahanan itu dalam suratnya ke Paus Franciskus yang dikirim awal bulan ini.
Kementerian itu juga mengatakan dalam pernyataan kedua bahwa pembebasan ini adalah bagian dari program amnesti yang sudah ada. Kedua pernyataan Pemerintah Kuba ini tidak menyinggung keputusan AS sama sekali.
Biden akan mengeluarkan pengecualian berdasarkan UU Helms-Burton yang mmangguhkan hak individu mengajukan tuntutan hukum di pengadilan AS terkait potensi pengambilalihan properti di Kuba. Dia juga mencabut memo presiden yang berisi pembatasan perusahaan di Kuba untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan.
Belum jelas seberapa lama pengenduran kebijakan ini akan berlangsung karena Trump adalah pengkritik keras Pemerintah Kuba dan memilih senator asal Florida, Marco Rubio, putra warga Kuba yang diasingkan, menjadi Menteri Luar Negeri.
Para pejabat pemerintah Biden mengatakan tim Trump akan mendapat kesempatan mengkaji ulang keputusan mengeluarkan Kuba dari dafar negara pendukung terorisme ini.
Mike Waltz, calon penasehat keamanan nasional Trump, menyambut baik pembebasan tahanan politik dengan mengatakan penahanan itu "sebenarnya tidak perlu dilakukan," tetapi dia memperingatkan bahwa "tidak bisa berharap akan ada perubahan dalam kebijakan Kuba."
Dalam wawancara dengan TV Fox News, Waltz mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengecualian UU Helms-Burton karena "belum jelas bagaimana dampaknya di pengadilan."
"Kami tidak suka itu, tetapi ada orang yang dibebaskan dari penjara," tambahnya.
Perekonomian Kuba terus melemah dalam beberapa tahun belakangan dan terjadi kekurangan pasokan parah akibat pandemi virus corona dan sanksi keras Pemerintah AS pimpinan Trump.
Aksi protes massal terjadi pada Juli 2021 yang dibubarkan secara brutal oleh pemerintah, sehingga muncul kritik keras terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Embargo perdagangan AS ke Kuba diterapkan lebih dari enam dekade lalu setelah Fidel Castro mengambil alih kekuasaan.
"Ini adalah keputusan yang benar, meski terlambat diambil dan cakupannya terbatas," tulis Diaz-Canal di akun resmi X.
"Embargo dan langkah lain yang paling ekstrem sejak 2017 mencekik perekonomian Kuba dan penyebab kekurangan pasokan bagi rakyat masih terus ada."
Diaz-Canel mengatakan, meski Kuba akan terus mengecam langkah-langkah yang ditujukan padanya, "kami tidak akan menyerah membangun hubungan bersahabat dengan AS yang menghormati kedaultan kami."
Sejumlah negara, seperti Brazil, Kolombia, Chili, dan Uni Eropa sejak lama mendesak AS mencabut Kuba dari daftar negara pendukung terorisme.
(bbn)
