Tim kurator juga meminta penyegelan aset atau harta pailit dan pengamanan saat melakukan aktivitas dan kunjungan ke lokasi pabrik para debitur, karena dikhawatirkan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menghalangi tugas-tugas Tim Kurator.

"Kami berharap pemerintah dapat berkoordinasi secara baik, agar ketika ada pertemuan dapat melibatkan lintas kementerian, bukan secara parsial masing-masing kementerian bergerak sendiri tanpa koordinasi," kata tim tersebut.

Selain itu, Tim Kurator juga berharap proses pertemuan itu harus dihadiri oleh direktur utama atau pemilik Sritex. Hal itu dilakukan agar para pemilik dan petinggi perusahaan tersebut mengetahui detil kondisi kepailitan dari dua sisi. 

"Kami meminta dukungan kepada seluruh pihak dan biarkan Tim Kurator menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

(ibn/frg)