Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menyoroti perbedaan pandangan antara Kementerian Investasi atau BKPM dan Kementerian Perindustrian terkait investasi Apple Inc, khususnya terkait isu kandungan lokal konten atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi syarat utama distribusi produk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) di Indonesia. Sebuah situasi yang berdampak pada tertundanya peluncuran dan penjualan resmi  smartphone terbaru Apple, iPhone 16, sampai waktu yang tidak ditentukan.

Sebagaimana hal ini juga turut berkaitan dengan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang telah memberikan 'lampu hijau' ke Apple terkait proposal pembangunan fasilitas produksi AirTag di Batam senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun.

"Kalau yang kaitannya dengan TKDN, yang mengaturkan sebetulnya banyaknya kan Kementerian Perindustrian. Jadi artinya dalam deal dengan investor, Kementerian Investasi mestinya harus mendapatkan referensi dulu ya kaitannya dengan TKDN itu dari Kementerian Perindustrian," kata Faisal kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (14/1/2025). 

Faisal meyakini bahwa keputusan Kemenperin berangkat dari upaya penegakan regulasi batas komponen lokal atas perangkat. Sebuah penegakan hukum yang dipandang berlaku secara menyeluruh, dan Apple dinyatakan belum memenuhi hal tersebut. Imbasnya sertifikat TKDN untuk perangkat baru Apple, termasuk iPhone 16, masih belum dikeluarkan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Kenapa itu menjadi penting [TKDN] pembatasannya? Karena itu yang mau didorong oleh Indonesia untuk masuk kepada supply chain itu karena dia punya nilai tambah yang besar," ucap dia. "Jadi wajar, logikanya nyambung, dan ada dasar pertimbangannya berdasarkan historis."