Yayan menyebut saat ini tidak hanya AS yang mengenakan sanksi terhadap Rusia, tetapi juga dari Uni Eropa (UE) khususnya terkait dengan hak asasi manusia (HAM) sejak Rusia menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia mengimpor minyak untuk membiayai perang.
“Ada double standard,” ucap Yayan.
Pertamina Terbuka
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) menyatakan masih terbuka terhadap opsi Indonesia mengimpor minyak Rusia.
Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y Nasroen mengatakan, dalam rangka melakukan pengadaan bahan baku dan feedstock berupa minyak mentah, perseroan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang.
KPI, lanjutnya, juga mempertimbangkan aspek keekonomian kilang menyesuaikan dengan kondisi pasar minyak.
“[Dengan demikian], KPI membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak yang dapat dikelola kilang dengan efektif dan efisien,” ujarnya saat dimintai konfirmasi, Senin (13/1/2025).
Impor minyak mentah Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Per 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor minyak RI mencapai 17,84 juta ton, naik dari 15,26 juta ton pada 2022; 13,77 juta ton pada 2021; dan 10,51 juta ton pada 2020.
Adapun, negara asal minyak mentah yang diimpor Indonesia kebanyakan dari Arab Saudi, Angola, AS, Nigeria, Australia, dan sebagainya.
Opsi mengimpor minyak Rusia belakangan ini menyeruak lagi setelah Indonesia resmi mengumumkan bergabung dalam aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) pekan lalu.
Wacana ini sempat mengemuka pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menyebut Indonesia terbuka untuk membeli minyak dengan harga murah. Apalagi, sejak 2022, minyak Rusia diganjar batas harga US$60/barel oleh G-7 di tengah upaya Barat membatasi akses pendanaan bagi Kremlin untuk menginvasi Ukraina.
“Itu saya pikir tidak ada masalah. Termasuk ketika kita bergabung dengan BRICS dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia. Selama itu sesuai aturan dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Menteri ESDM Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (10/1/2025).
(mfd/wdh)
