Kebijakan penyesuaian tarif PPN misalnya, yang berhasil meraup penerimaan negara sebesar Rp60,76 triliun, di mana di dalamnya terdapat kontribusi pajak kripto sebesar Rp246,45 miliar dan pajak Fintech-P2P lending sebesar Rp210,04 miliar.

Sementara, Kemenkeu juga mampu meraup pendapatan lewat penerapan PPN Perdagangan melalui sistem elektronik selama 2020-2022 sebesar Rp10,11 triliun dari total 134 perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Tantangan 2023

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu, Rahadian Zulfadin, mengatakan bahwa saat ini APBN menunjukkan kinerja cukup baik. Realisasi defisit APBN pada realisasi 2022 sebesar 2,38% PDB, menjadi fondasi konsolidasi fiskal tahun 2023. Sehingga di tengah resiko tekanan geopolitik, ancaman resesi dan persiapan pemilu 2024 perlu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sudah defisit dibawah 3%, faktor lain yang harus kita akui kinerja pendapatan ini sangat besar peningkatannya, karena recovery ekonomi cukup kuat. APBN juga harus dijaga sustainability-nya," katanya.

Menurutnya tahun ini seiring dengan moderasi harga komoditas, menjadi tantangan dalam mencapai target penerimaan perpajakan. Oleh sebab itu, menurutnya, reformasi pajak perlu dilakukan. Seperti basis pajak yang kuat, APBN yang sehat dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mendorong investasi dan kemudahan berusaha.

(krz/evs)