“Mengingat hilirisasi itu lintas sektoral, harapannya Satgas Hilirisasi nanti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait regulasi/kebijakan hilirisasi,” kata Hendra saat dihubungi, Selasa (14/1/2025).
Hendra menegaskan pelaksanaan hilirisasi di sektor pertambangan mineral logam saat ini sudah berjalan baik. Sejumlah perusahaan juga sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto manaruh harapan besar bagi Satgas Hilirisasi yang baru saja diresmikan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025.
ABI berharap Satgas Hilirisasi dapat dengan dengan mudah dihubungi oleh asosiasi terkait dengan permasalahan pengusaha pertambangan bauksit selama ini.
Dia pun meminta Satgas Hilirisasi nantinya akan terbagi ke dalam beberapa subbagian sehingga memudahkan setiap sektor untuk berkeluh kesah mencari solusi hingga menjawab tantangan hilirisasi selama ini.
Ronald menilai program hilirisasi yang selama ini digawangi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara hingga Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak menjawab permasalahan hilirisasi saat ini.
“Jadi PR-nya harus dibuat tindak lanjut untuk bisa menjembatani para pengusaha masing-masing sektor serta menginginkan ada orang yang bisa diajak bicara. Satgas Hilirisasi kan lebih enak bagi kita untuk bisa bicara,” jelas Ronald.
Bahlil sebelumnya menyebut Satgas Hilirisasi diperintahkan Prabowo untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih karena aturan yang ada selama ini masih tumpang-tindih menghambat hilirisasi.
Di sisi lain, Satgas akan segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya (SDA) bahan baku yang potensial untuk hilirisasi baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.
Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, pasar modal, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Bahlil menambahkan Satgas Hilirisasi bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya enam bulan sekali.
Diketahui, pemerintah telah memetakan sebanyak 28 komoditas untuk dipacu proses penghiliran atau hilirisasinya, guna mendatangkan potensi pendapatan negara dari investasi senilai US$618,1 miliar (sekira Rp9,79 kuadriliun) setidaknya sampai dengan 2040.
Dari 28 komoditas itu, fokus hilirisasi pemerintah dalam 5 tahun ke depan mencakup batu bara hingga rumput laut.
Selain investasi, hilirisasi 28 komoditas itu digadang-gadang bisa mendatangkan devisa ekspor US$857,9 miliar (sekitar Rp13,59 kuadriliun), produk domestik bruto (PDB) US$235,9 miliar (sekitar Rp3,73 kuadriliun), serta serapan tenaga kerja sebanyak 3,01 juta orang. Bila dikelola dengan baik, BKPM memproyeksikan potensinya bisa mencapai Rp9.000 triliun
(mfd/wdh)
