“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar tidak serampangan dalam menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 juta hektare, di tengah semangat untuk megatasi deforestasi yang terjadi saat ini," ujar Arif Rahman.
"Apalagi, diambil dari lahan cadangan hutan. Jangan niat baik Presiden diterjemahkan secara instan tanpa perencanaan dan kajian mendalam, karena jika salah urus akan menjadi bencana bagi bangsa kita.”
Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak tahun 2001, dengan provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar. Angka ini akan semakin buruk jika Raja Juli tak dicegah untuk mengalih fungsikan 20 juta hektar hutan menjadi lahan pangan dan energi.
“Sebut saja Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi wilayah penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Bila diakumulasi, jumlah hutan yang hilang dari empat provinsi itu mencapai kurang lebih 15,77 juta hektare,” ujar dia.
Dia menilai, bahkan kebijakan Raja Juli tersebut akan sangat buruk jika 20 juta hektare hutan yang dimaksud termasuk bagian dari cadangan hutan. Kebijakan tersebut akan menjadi pintu proses pembabatan hutan-hutan baru.
"Saya pikir itu juga bisa jadi solusi yang bijak, tanpa mengorbankan cadangan hutan kita, karena akan berdampak buruk bagi lingkungan di Indonesia maupun global,” kata Arif.
(azr/frg)
