MK sebelumnya mengatakan akan memulai sidang dengar pendapat pada Selasa, dengan total lima sesi dijadwalkan hingga 4 Februari.
Pengacara Yoon sebelumnya mengatakan bahwa presiden akan menghadiri persidangan pemakzulannya pada waktu yang "tepat" untuk menyampaikan kasusnya.
Jika Yoon tidak hadir dalam sidang Selasa, pengadilan akan diminta untuk mengakhiri sesi pertama dan bersidang lagi pada Kamis (16/1/2025) untuk sesi sidang kedua, yang kemudian dapat dilanjutkan meski tanpa kehadiran Yoon.
Para penyidik sebelumnya berusaha menangkap Yoon, tetapi gagal setelah selama berjam-jam berhadapan dengan Pasukan Keamanan Presiden. Mereka diperkirakan akan melakukan upaya kedua untuk menahannya setelah pengadilan Seoul memperpanjang surat perintah penangkapan pekan lalu.
Secara terpisah, pengacara Yoon mengunjungi kantor badan anti-korupsi negara yang menyelidiki Yoon pada Minggu (12/1/2025) untuk menyampaikan pemberitahuan tentang penunjukan mereka sebagai perwakilan hukum Yoon.
Selama kunjungan tersebut, para pengacara disebut menekankan perlunya pembicaraan untuk mencegah bentrokan fisik antara polisi dan petugas keamanan presiden dalam upaya mereka untuk menahan Yoon.
Melalui unggahan di media sosial, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan, "Akan lebih baik jika presiden maju secara sukarela."
"Presiden seharusnya tidak lagi bersembunyi di balik Paspampres dan maju untuk menghadapi hukum, yang merupakan hal paling sedikit yang dapat ia lakukan untuk rakyat," ujar Woo.
(ros)
