Ikrar pun menekankan peran BPOM sangat krusial dalam memastikan makanan yang disajikan tidak memiliki dampak negatif terhadap penerima manfaat. Salah satunya dengan mencegah distribusi paket makanan yang mengandung sayuran basi tersebut.
"Intinya BPOM sudah mencegah makanan di MBG ini pada anak sekolah, yang bisa menyebabkan intinya sebuah keracunan, atau gizinya enggak pas,"tambahnya.
Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi masalah gizi buruk di Indonesia.
Dibentuk dengan anggaran besar mencapai Rp71 triliun dari APBN 2024, MBG bertujuan untuk menjangkau lebih dari 19 juta orang. Pelaksanaanya telah dimulai pada Senin pekan lalu, 6 Januari 2025.
Kurang lebih total sebanyak 26 wilayah dari total 38 provinsi yang telah tercatat memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk beroperasi pada tahap awal program MBG. Provinsi tersebut mulai dari Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Selanjutnya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
Adapun, tiga besar wilayah yang pada tahap awal ini memiliki SPPG terbanyak adalah Jawa Barat dengan kurang lebih 56 titik dan Jawa Tengah 40 titik.
(dec/wdh)
