Bloomberg Technoz, Jakarta - HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) mengingatkan pemerintah untuk terus mencari pendanaan eksternal di luar anggaran pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara.
Chief Economist HSBC untuk India dan Indonesia Pranjul Bhandari mengatakan ada banyak pekerjaan di IKN yang sedang berlangsung dan masih perlu diselesaikan. Dalam hal ini, ada beberapa aturan umum yang diikuti pemerintah, misalnya terkait porsi 20% dari belanja modal akan berasal dari dana pemerintah, sementara sisanya berasal dari sumber eksternal lain.
"Sebagian besar harus dari sumber eksternal, dan saya pikir itu masih dalam proses, bahwa kita harus terus mengumpulkan uang untuk menyelesaikan proyek ini," kata Pranjul, dikutip Jumat (10/1/2025).
Menurut dia, proyek-proyek IKN masih ada beberapa tahun lagi yang harus dikerjakan. Pasalnya, pandemi Covid-19 memperlambat berbagai proses pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, masih ada beberapa tahun lagi yang harus dikerjakan saat ini.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp75,8 triliun pada periode 2022-2024.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan realisasi alokasi anggaran tersebut paling besar terjadi pada 2024, yakni Rp43,3 triliun. Sementara itu, realisasi pada 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5,5 triliun dan Rp27 triliun.
"IKN [2024] adalah 97,3% dari pagu Rp44,5 triliun," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, dikutip Selasa (7/1/2025).
Pemanfaatan anggaran tersebut antara lain untuk empat hal. Pertama, pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta Gedung Otorita IKN (OIKN).
Kedua, pembangunan tower rumah susun atau rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Ketiga, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan Bandara IKN. Keempat, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, pengendalian banjir IKN.
Suahasil menjelaskan dampak pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur adalah pertumbuhan ekonomi 2023 tertinggi di wilayah Kalimantan, yakni 6,2%.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,71% pada 2022 menjadi 5,31% pada 2023 dan 5,14% pada 2024. Lalu, lapangan kerja meningkat 129.000 dari 1,85 juta pada 2023 menjadi 1,98 juta pada 2024.
(lav)
