Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan pekerja atau buruh menyatakan pemerintah selama ini hanya menunggu data dan laporan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di masing-masing daerah dari pengusaha. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sebuah keraguan bahwa data jumlah PHK selama ini yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih sangat jauh dari realita sebenarnya.

"Kemnaker dan Dinas-dinas tenaga kerja di daerah itu tidak menjemput bola, hanya menunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Ia menambahkan, terlebih kerap adanya faktor politis Pejabat Daerah yang berusaha menutupi angka tersebut.

Menurut Ristadi, pejabat tersebut memiliki kepentingan untuk kembali mencalonkan diri.

"Ini kadang terjadi. jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis kepala daerahnya, tidak diekspose karena takut dicap jelek kinerjanya.," ujar dia.