“Dengan menjaga perbatasan dan memulihkan kepercayaan pada institusi publik, Lebanon bisa menuju pemulihan dengan bantuan negara pendukung seperti Arab Saudi,” ujar Najat Aoun Saliba, anggota parlemen independen.
Dalam pidato pelantikannya, Aoun berjanji memperkuat supremasi hukum dan keamanan Lebanon. Ia menegaskan bahwa hanya negara yang berhak memegang senjata, merujuk pada kekuatan militer Hizbullah. “Kita sedang menghadapi krisis pemerintahan dan kepemimpinan,” katanya, seraya meminta anggota parlemen bekerja sama mengatasi tantangan di depan.
Konflik dengan Israel tahun lalu melemahkan Hizbullah, termasuk kehilangan pemimpin lama mereka, Hassan Nasrallah, dan pengurangan persenjataan. Kelemahan ini mengurangi kemampuan Hizbullah untuk mengganggu proses politik.
Meskipun awalnya Aoun gagal mendapatkan dukungan dalam putaran pertama tanpa suara dari Hizbullah dan sekutunya, kelompok itu akhirnya mendukungnya sebagai bagian dari “konsensus nasional.”
Dukungan dari AS dan Arab Saudi
Aoun menjadi presiden militer keempat berturut-turut di Lebanon. Dukungan dari Washington sebagian besar disebabkan oleh hubungan baik dengan angkatan bersenjata Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, utusan utama Timur Tengah Presiden Joe Biden, Amos Hochstein, mengunjungi Beirut, bersama delegasi Arab Saudi dan Prancis yang turut mendukung Aoun.
Optimisme pun meningkat di Lebanon. Pemilihan Aoun dianggap sebagai langkah untuk kembali menjalin hubungan dengan dunia Arab dan internasional. Fouad Makhzoumi, anggota parlemen yang disebut-sebut sebagai calon perdana menteri, memperkirakan Arab Saudi akan mendukung pemerintahan yang reformis.
“Kita akan melihat keterbukaan seperti era 1990-an,” ujarnya, merujuk pada periode bantuan besar-besaran dari Riyadh ke Lebanon. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman turut menyampaikan ucapan selamat kepada Aoun.
Aoun menggantikan Michel Aoun, yang mundur pada 2022, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.
Sejumlah reformasi penting yang diminta Dana Moneter Internasional (IMF) masih terhambat, termasuk pencabutan undang-undang kerahasiaan bank dan audit menyeluruh terhadap sistem keuangan.
“Semua tergantung pada kemauan politik elite Lebanon,” kata Sumru Altug, peneliti di Institut Kebijakan Publik dan Urusan Internasional Issam Fares, Beirut. “Apakah mereka akan terus bertahan tanpa perubahan, atau siap menjalankan reformasi sektor keuangan dan membongkar kartel yang menguasai perekonomian Lebanon?”
(bbn)
