Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengejar perkebunan kelapa sawit berizin yang tidak menyetor pajak ke negara. Dari hasil audit, terdapat total 20,4 juta lahan perkebunan sawit yang memiliki izin.
“Akhirnya Dirjen Pajak yang harus mencari. Saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam ada 16,8 juta hektare. Jadi, yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Sekarang kami kejar itu,” tegasnya.
Terhadap para pengemplang tersebut, Luhut mengatakan pemerintah akan menyiapkan sistem digital untuk memudahkan pengawasan setoran pajak sektor perkelapasawitan. Pemerintah juga tengah merumuskan besaran sanksi terhadap pengusaha yang tidak membayar pajak.
“Tidak usah dibawah [jalur] hukum. Penalti saja. Berapa [besarannya] yang ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia harus bayar. Kalau tidak bayar, [lahan sawitnya] diambil pemerintah,” tutur Luhut.
Sesuai Kepres No. 9/2023, Satgas Sawit dibentuk dengan tujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.
"Berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," demikian dinyatakan dalam poin pertimbangan Keppres No. 9/2023.
Peningkatan produktivitas industri berbasis kelapa sawit dinilai tidak sejalan dengan penerimaan negara dari industri komoditas tersebut, baik pajak maupun bukan pajak.
Dengan demikian, dibutuhkan penanganan khusus melalui satgas untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit di Tanah Air yang akan bertugas hingga 30 September 2024.
(wdh)
