Bloomberg Technoz, Jakarta – Setelah dilantik menjadi Kepala Satgas Sawit, Luhut Binsar Pandjaitan berencana memprioritaskan isu setoran pajak dari para pengusaha komoditas perkebunan tersebut. Menurutnya, terdapat 9 juta hektare perkebunan sawit yang tidak membayar pajak ke negara.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgas Tata Kelola Industri Sawit yang dipenggawai oleh Luhut sejak bulan lalu.

Pembentukan satgas tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/2023 tentang Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang ditetapkan pada 14 April 2023.

Terkait dengan tugas barunya, Luhut mengatakan fokus utama Satgas Sawit adalah untuk merestrukturisasi industri kelapa sawit di dalam negeri. Termasuk di antaranya memaksimalkan penerimaan negara dari pajak sektor tersebut.

“Perkebunan kelapa sawit itu laporannya ada 14,6 juta hektare. Saya minta audit BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], karena mesti audit dahulu supaya kita tahu dari mana mullai kerja. Setelah kami audit, baru saya tahu hanya 7,3 hektare  yang membayar pajak,” ujarnya saat ditemui, Selasa (9/5/2023).