“Hal tersebut yang membuat adanya wacana pengurangan target produksi nikel Indonesia pada 2025, untuk menjaga daya keseimbangan pasar nikel global,’’ kata Oktavianus.
Saat ini, ujarnya, produksi dari Indonesia ditaksir mencapai lebih dari 60% suplai nikel global, sehingga negara ini memiliki peranan penting terhadap pembentukan harga dunia.
Namun, sampai hari ini Oktavianus mengaku belum mendapatkan rilis resmi terkait dengan rencana produksi bijih nikel untuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Nikel ditutup dilego di harga US$15.451/ton pada penutupan Rabu (8/1/2025) di London Metal Exchange (LME), menguat tipis 0,34% secara harian.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut tengah mengevaluasi RKAB pertambangan nikel yang akan diterbitkan pada 2025. Dia berjanji volume produksi yang diizinkan nantinya akan sesuai dan berimbang dengan kebutuhan industri.
Dia mengakui pemberian RKAB yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan daya serap industri justru berpotensi menurunkan harga nikel di pasar. Walhasil, penurunan harga tersebut dapat merugikan pelaku usaha termasuk penambang nikel
“Bukan berarti makin banyak RKAB itu makin baik. Kalau makin banyak kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Paling bagus itu RKAB-nya cukup, tetapi harganya stabil dan bagus,” ungkap Bahlil.
Pada 2024, pemerintah sudah menyetujui RKAB pertambangan nikel untuk memproduksi sebanyak 240 juta ton bijih pada 2024. Sementara itu, kebutuhan dari nikel saat itu sejumlah 210 juta ton.
Adapun, periode 2024—2026, Kementerian ESDM menyetujui sebanyak 292 permohonan RKAB pertambangan nikel, tetapi hanya 207 di antaranya yang diizinkan berproduksi.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(wdh)
