Dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.
Khusus komoditas nikel, terdapat 207 permohonan RKAB yang diberikan izin. Sebagai perbandingan, RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui untuk komoditas nikel mencapai 240 juta ton.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memberikan sinyal pemerintah akan memangkas produksi nikel pada tahun ini.
Saat ini, menurut dia, kementeriannya tengah mengevaluasi rencana RKAB untuk komoditas nikel. Kajian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan industri, dan stabilitas harga di pasar.
“Jadi kita, saya bersama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari situ, kita bisa lihat RKAB-nya berapa, karena kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai RKAB-nya diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (3/1/2025).
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey pernah menyebut produksi tambang nikel Indonesia pada 2023 mencapai hampir 2 juta metrik ton (mt).
Hal tersebut memicu gelombang kelebihan pasokan di pasar global yang mendorong tren penurunan harga nikel lebih lanjut.
“Pada 2024, [produksi nikel RI] menurun sebenarnya. Kita over [produksi pada 2023], tetapi [pada 2024] agak direm karena ada masalah RKAB dan masalah kekurangan bahan baku. Sebenarnya ini masukan kami kepada pemerintah juga, supaya [produksi nikel] jangan over. Itu kan kembali ke produksi bijih nikel,” kata Meidy saat dihubungi, bulan lalu.
Dia pun sepakat jika pemerintah hendak memangkas kuota produksi dalam RKAB pertambangan nikel pada 2025, dengan catatan volume pembatasannya tidak terlalu besar.
“Ya mudah-mudahan dengan begitu harga bisa naik, walaupun sedikit. Lalu, kita juga bisa mengontrol kapasitas produksi dari nikel-nikel kelas 2, begitu,” ujarnya.
(mfd/wdh)
