Tak hanya di TPS, PDIP juga menuding sistem rekapitulasi KPU atau sirekap juga sarat manipulasi. Mereka menuding terjadi penyaringan dan seleksi terhadap data TPS yang masuk sehingga terjadi stabilitas persentase suara secara periodik.
“Karena C.Hasil yang disimpan di Sirekap itu, itu yang kami duga yang dimanipulasi. Itulah yang kami sampaikan selalu katakan adalah adanya anomali,” ujar Susilo.
Selain itu, PDIP juga menyoroti penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur yang mencapai 1.467.753 keluarga yang diduga memiliki dampak pada 3.559.409 suara. Program ini dituduh mengarahkan suara penerima bansos kepada petahana atau Khofifah-Email.
PDIP juga menuding pada Pilkada Jawa Timur 2024 juga terjadi perpindahan suara dari Risma-Zahrul ke Khofifah-Emil hingga 837.361 suara. Menurut catatan mereka, terjadi penambahan suara bagi Khofifah-Emil di 34.282 TPS yang tersebar di 38 kabupaten atau kota.
Berdasarkan seluruh kondisi tersebut, PDIP meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Jawa Timur menggelar pilkada ulang dengan hanya mengikutsertakan dua pasangan calon yaitu Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Sebelumnya, Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti tiga paslon yaitu Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang memperoleh 1.797.332 suara; Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak mendapatkan 12.192.165 suara; dan Risma-Gus Hans mengantongi 6.743.095 suara.
Total suara sah mencapai 20.732.592 suara dan total suara tidak sah 1.204.610 suara.
(azr/frg)
