Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyadari bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta selalu terancam akan bencana banjir rob akibat penurunan muka tanah.
Dia bersama jajaran pun berupaya menyelamatkan jiwa manusia dari lokasi tersebut bersama-sama dengan Menteri dan jajaran Pekerjaan Umum (PU) agar pembangunan tanggul itu juga selalu diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat.
Contohnya, kata AHY, ketika mencegah terjadinya penurunan air, maka terjadi penurunan permukaan tanah, karena begitu besarnya mengambil air dari dalam tanah, ini terjadi eksploitasi tentu setelah puluhan tahun.
"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan, di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY di Jakarta Utara, November tahun lalu.
“Kita berupaya agar ada supply air, termasuk air baku yang juga bisa mensupport kebutuhan warga. Itulah mengapa kami memastikan agar Jatiluhur, bisa memberikan supply itu kurang lebih 3.200 liter per detik. Dan kami juga berupaya agar dari Banten bisa juga segera berproduksi ataupun operasional sehingga juga bisa menambah lagi supply air bersih, sehingga sekali lagi masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air dalam tanah," katanya.
Penurunan permukaan tanah otomatis berdampak terhadap pada potensi bencana banjir bagi warga pesisir Jakarta. Langkah antisipatif dilakukan melalui proyek tanggul pantai NCICD Kalibaru setinggi 4,8 meter.
"Nah, yang lain kita berupaya juga agar menjaga masyarakat kita dengan mendirikan tanggul. Tanggul yang ada ini, ini 4,8 meter dari permukaan air. Jadi paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air yang pasang," urai AHY.
Tak hanya upaya itu pemerintah melalui Kementerian PU juga membuat sistem polder berupa kolam retensi. Sehingga ketinggian air saat curah hujan tinggi bisa dialihkan.
"Ini juga penting, kita tidak berharap masyarakat itu juga terganggu dengan sampah dan juga limbah. Jadi sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari pak Presiden Prabowo Subianto," imbuh dia.
(mfd/wdh)
