Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta KPK turun langsung mengawasi anggaran biaya haji 2025. Prabowo meminta tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2025.

Hal itu disampaikan Pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat konsultasi Komisi VIII dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco.

Dasco menyinggung sejumlah temuan dan catatan Pansus Angket Haji 2024. Saat itu Menteri Agama dipimpin Yaqut Cholil Qoumas. Pansus menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan anggaran dan juga ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. Setoran jamaah menjadi sebesar Rp55.431.750. Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79 ada penurunan senilai Rp 4 juta dari 2024 yang sejumlah Rp93.410.286.

Respons KPK