Dia pun berharap penyerahan LHKPN tak menunggu tenggat waktu. Dia khawatir sistem daring penyampaian LHKPN akan lebih sulit diakses jika banyak pejabat akan melapor pada periode yang sama.

“Jadi kita menghimbau agar mulai sekarang, segera disiapkan dan segera dilaporkan sehingga beliau-beliau dalam melaksanakan tugas sudah tidak lagi dipusingkan dan dipikirkan tentang LHKPN,” ucap Tessa.

Sebagai informasi, tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sebanyak 34 anggota kabinet Merah Putih belum menyerahkan LHKPN. Akan tetapi, dia enggan mendetilkan identitas pejabat yang belum melapor kepada KPK tersebut. 

“Dari data per hari ini, Selasa [07/01/2025], update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72%,” kata dia melalui pesan singkat.

Lebih detil, kata dia, jumlah menteri dan kepala lembaga yang telah menuntaskan kewajiban tahunan tersebut sebanyak 44 dari 52 pejabat. Sehingga tingkat kepatuhan LHKPN pada pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga mencapai 84,6%.

Jumlah lebih rendah terjadi pada pejabat wakil menteri atau wakil kepala lembaga. Berdasarkan data KPK, baru 38 dari 57 pejabat wakil menteri atau wakil kepala lembaga yang sudah menyerahkan LHKPN; atau setara 66,67%.

Selain itu, KPK mencatat baru 8 dari 15 Utusan Khusus, penasihat Khusus, Staf Khusus presiden Prabowo yang sudah menyerahkan LHKPN.

(azr/frg)