Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai keputusan Pemerintah Indonesia bergabung dalam aliansi BRICS tidak memberi keuntungan signifikan karena ekonomi China diproyeksi melambat. Ini terutama pasca-kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang dapat memicu proteksionisme dagang.
BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi global yang namanya berasal dari akronim nama negara-negara pendirinya, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Awalnya, BRIC dibentuk pada 2006 untuk memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggota.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Ekonom sekaligus Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) berpendapat bahwa ketidakpastian ekonomi global akan terus terjadi karena perang dagang antara China dan AS, terutama saat Trump mengacak stabilitas ekonomi di beberapa negara.
Menurut dia, Hal ini tentunya akan berimbas pada Indonesia. Ditambah lagi ancaman Trump pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi. Sebagai informasi, dedolarisasi merupakan sebuah langkah untuk memutus ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional
“Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, US memberlakukan tarif 100% pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut," kata Zulfikar, Rabu (8/1/2025).
Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China, tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara Timur Tengah.
“Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih," ujar Bhima.
"Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan.” lanjut Bhima.
Awal 2025, Indonesia resmi mengikuti jejak beberapa negara dari kawasan MENA (Middle East and North Africa) memperpanjang daftar anggota negara yang bergabung dengan blok ekonomi terbesar BRICS. Hal ini telah diumumkan secara resmi di Kementerian Luar Negeri Brasil, Sao Paulo, sekaligus menjadi lanjutan rangkaian episode prosesi bergabungnya Indonesia ke aliansi tersebut, yang sebelumnya dimulai pada Oktober tahun lalu, setelah kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di Kazan.
Di dalam negeri, bergabungnya Indonesia dengan BRICS masih menimbulkan pro kontra. Beberapa pengamat berpendapat aliansi ini akan menjadi penyeimbang G7 yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara Global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini.
(lav)
