“Soal ancaman Trump kita juga belum tahu bagaimana tepatnya, kan dia juga belum menjabat. Jadi kami belum tahu detailnya akan seperti apa,” ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Peneliti Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib mengatakan BRICS merupakan kelompok yang sifatnya kurang terinstitusionalisasi.
Dengan demikian, dampak positifnya terhadap sektor pertambangan pun masih sulit ditakar dengan pasti.
“[Dampak] positif pada sektor pertambangan mungkin dari segi perluasan, kemungkinan tawaran peningkatan kapasitas, pertukaran pandangan, dan praktik baik antarlembaga pemerintah yang bertanggung jawab di sektor pertambangan. Namun, tidak ada jaminan akan ada investasi tambahan dari pengusaha BRICS. Harus dilakukan upaya reach out ke pengusaha-pengusaha tersebut secara bilateral,” terangnya.
Akan tetapi, dampak negatif dari bergabungnya Indonesia ke BRICS sudah terlihat. Habib mengatakan negara-negara Barat kemungkinan besar memiliki tambahan alasan untuk meninjau kembali investasi di sektor pertambangan Indonesia.
Apalagi, lanjutnya, negara-negara Barat dan bank-bank pembangunan internasional sudah sangat membatasi pendanaan ke sektor tambang batu bara karena alasan perubahan iklim, meski belum diketahui persis dampak tambang mineral penting terhadap isu iklim.
“Intinya, Indonesia butuh kajian khusus tentang isu ini,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya mengumumkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS melalui pernyataan resmi yang dirilis Selasa (7/1/2025).
Kemenlu menegaskan Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda BRICS, yang di antaranya mendorong ketahanan ekonomi hingga pembangunan berkelanjutan.
"Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS. Termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat," tulis kementerian dalam pengumumannya.
Menurut Kemenlu, keanggotaan tersebut mencerminkan pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam isu-isu global sekaligus komitmen untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Indonesia memandang keanggotaan di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara berkembang lainnya. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.
Melalui BRICS, Indonesia berharap dapat memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan memastikan aspirasi negara-negara Global South terdengar dalam proses pengambilan keputusan internasional.
(wdh)
