Bloomberg  Technoz, Jakarta – Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) memperkirakan sejumlah dampak akan terjadi jika pemerintah belum bisa memastikan akan memperpanjang program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada 2025.

Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan mengatakan ancaman tersebut mulai dari deindustrialisasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas HGBT yang tak kunjung ada kepastian.

Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto dapat melanjutkan program HGBT tahun ini dengan regulasi yang telah ditetapkan sebelum 100 hari masa kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Pemanufaktur dan investor wait and see nih, bila lewat 100 hari [masa kerja pemerintahan baru], maka deindustrialisasi mulai dan kepercayaan investor akan merosot. Dikhawatirkan, ada ancaman PHK bila ketidakpastian kelanjutan HGBT tidak di-release dalam 100 hari, padahal gelombang PHK terus berlanjut sejak 2024,” kata Yustinus saat dihubungi, dikutip Rabu (8/1/2025).

Yustinus mengutarakan momentum menjaga aktivitas manufaktur perlu diupayakan di tengah penurunan daya beli masyarakat dan daya saing produk sebelum Indonesia memasuki Ramadan pada Februari.