Dalam lelang kemarin, Pemerintah RI akhirnya menerbitkan SUN di bawah target indikatif yaitu cuma Rp26,2 triliun dari target indikatif Rp28 triliun dan target maksimal Rp42 triliun.
"Tingkat permintaan yang rendah di pasar lelang mengindikasikan bahwa investor masih belum sepenuhnya yakin atas komitmen fiskal pemerintah, walaupun realisasi defisit 2024 jauh lebih rendah dari proyeksi outlook Kementerian Keuangan," kata Lionel.
Kelesuan lelang SUN perdana tahun ini juga dilihat sebagai cerminan kondisi pasar surat utang domestik yang tengah kurang kondusif.
"Hasil lelang mencerminkan kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian ekonomi global yang membuat investor menghindari aset-aset berisiko termasuk surat utang RI," kata analis Maybank Indonesia Myrdal Gunarto, dilansir dari Bloomberg News.
Lelang kemarin berlangsung di tengah tekanan jual yang tengah melanda pasar sekunder SUN di mana yield tenor 10 tahun menyentuh 7,12%.
Para analis memperkirakan, tahun ini Pemerintah RI akan menerbitkan surat utang (gross issuance) senilai Rp1.400 triliun untuk membiayai proyeksi defisit anggaran sebesar 2,8% dari Produk Domestik Bruto. Angka defisit itu lebih tinggi dibanding target APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB.
"Kami menaikkan proyeksi defisit fiskal tahun 2025 menjadi 2,80% dari sebelumnya defisit 2,7% setelah mempertimbangkan informasi bahwa APBN tahun 2025 belum memasukkan belanja untuk 14 kementerian baru yang dibentuk oleh pemerintahan saat ini," kata Lionel.
Dalam laporan sebelumnya yang dilansir oleh LPEM Universitas Indonesia, pembengkakan jumlah kementerian dan lembaga negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu menjadi 48 kementerian, diperkirakan akan meningkatkan belanja antara Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun pada 2025.
Para akademisi UI melandasi proyeksi itu berdasarkan asumsi konservatif bahwa ekspansi kabinet hanya meningkatkan aktivitas dan anggaran sebesar 5% hingga 20%.
"Anggaran belanja pemerintah pusat diestimasi meningkat sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun pada 2025, atau meningkat sekitar 4% hingga 15,8% dari total anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] 2025," kata peneliti LPEM UI.
(rui/aji)
