Kendati begitu, Tessa belum dapat mengungkapkan rencana pemantauan pelaksanaan Haji tersebut. Sehingga, ia meminta agar seluruh pihak menunggu implementasi dari pengawalan yang dilakukan KPK. 

“Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, DPR bersama pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Dari total tersebut, jemaah haji akan membayar sebesar Rp55,4 juta.

BPIH tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp 4.000.027,21. Seperti diketahui, besaran BPIH pada 2024 adalah Rp 93.410.286. Pada tahun lalu, biaya ditanggung jemaah lebih rendah di 60 persen dan oleh pemerintah lebih tinggi, yaitu 40 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar penyelenggaraan haji didampingi aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Menurut elite Partai Gerindra itu, pendampingan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan transparan dan akuntabel. “Pendampingan ini penting agar tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan haji dan agar jemaah dapat merasa tenang,” ujar Dasco dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (7/1/2025).

(azr/frg)