Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tercatat sebesar Rp21,9 triliun atau hanya 68,2% dari pagu sebesar Rp32,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan salah satu alasan realisasi anggaran Pilkada jauh lebih rendah dari pagu anggaran karena sebagian besar proses pemilihan hanya berjalan satu putaran.

Selain itu, dia menambahkan, proses pelantikan kepala daerah terpilih juga belum terlaksana, dan baru akan berlangsung pada Februari 2025. Dengan demikian, anggaran negara belum terpakai.

Tak hanya itu, menurut Isa, proses Pilkada juga sebenarnya belum selesai, di mana terdapat potensi sengketa dan sebagainya. Dengan demikian, pada dasarnya masih akan ada pengeluaran untuk Pilkada pada 2025.

"Proses Pilkada belum selesai, kita masih menjalani proses mungkin nanti ada sengketa dan sebagainya. Sampai dengan 2025 ini, pelantikan-pelantikan diperkirakan baru pada Februari. Jadi sampai dengan itu selesai, kita pada dasarnya masih akan ada pengeluaran-pengeluaran untuk Pilkada ini," ujar Isa dalam Konferensi Pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).