Selain itu, KPK mencatat baru 8 dari 15 Utusan Khusus, penasihat Khusus, Staf Khusus presiden Prabowo yang sudah menyerahkan LHKPN.

KPK pun kembali mengeluarkan imbauan soal kewajiban penyerahan LHKPN pejabat baru yaitu tiga bulan usai dilantik; atau maksimal pada 21 Januari 2025.

“Apabila dalam pengisian LHKPN terdapat kendala, KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisiannya,” kata Budi.

Menurut dia, LHKPN merupakan instrumen pencegahan yang menjadi bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Dengan begitu, masyarakat umum dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara bebas.

“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Budi.

(azr/frg)