Bagaimanapun, kuasa hukum Yoon mengatakan bahwa presiden tidak akan bekerja sama dan memperingatkan akan adanya tindakan hukum.
"CIO memperlakukan polisi sebagai lembaga bawahannya ketika tidak memiliki wewenang untuk mengawasi penyelidikan polisi," ujar pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, dalam pesan teks kepada Bloomberg News.
Kuasa hukum Yoon menolak yurisdiksi penyidik menangkap presiden berdasarkan undang-undang (UU) CIO yang mengatur operasi badan pengawas tersebut.
Pemberontakan tidak termasuk dalam daftar kejahatan yang dapat diselidiki oleh lembaga anti-korupsi berdasarkan UU tersebut, meskipun ada klausul mengatakan bahwa lembaga tersebut bisa menyelidiki kejahatan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan.
CIO mengatakan akan menyelidiki kasus pemberontakan Yoon berdasarkan klausul tersebut. Penangkapan presiden yang sedang menjabat akan menjadi yang pertama dalam sejarah negara tersebut, jika benar-benar terjadi.
Ketika para penyidik berusaha menangkap Yoon, pemimpin itu membentengi kediamannya dengan pagar kawat berduri, seperti yang ditunjukkan foto-foto. Hal ini semakin mempersulit upaya untuk menangkapnya.
Kepala keamanan Yoon mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya tidak akan mundur dari tugas pengawalan presiden, dengan alasan kebingungan yang sedang berlangsung atas yurisdiksi para penyidik.
Tim dari CIO mencoba menangkap pemimpin yang dimakzulkan itu, tetapi para pejabat membatalkan upaya mereka beberapa jam kemudian karena tim keamanan Yoon menghalangi mereka dengan ribuan pendukung Yoon berkumpul di luar kediaman presiden.
Kegagalan tim penyelidik untuk menangkap Yoon menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan mereka untuk memimpin penyelidikan terhadap presiden. CIO adalah lembaga pemerintah yang relatif baru didirikan pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya desentralisasi kekuasaan yang terpusat di kantor kejaksaan.
Korea Selatan telah mengalami krisis politik sejak deklarasi darurat militer Yoon pada awal Desember. Meskipun dekret itu dicabut setelah parlemen bergegas untuk membatalkan langkah tersebut, hal itu mengguncang pasar keuangan, merugikan mata uang lokal, dan mengganggu upaya diplomatik.
Parlemen sejak itu memutuskan untuk memakzulkan Yoon dan Perdana Menteri Han Duck-Soo, yang sempat mengambil peran sebagai penjabat presiden setelah dekret singkat itu. Menteri Keuangan Choi Sang-Mok sekarang menjabat sebagai penjabat presiden.
Park Chan-dae, pemimpin fraksi oposisi utama Partai Demokrat, mendesak Choi menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan kantor keamanan presiden agar bekerja sama dalam eksekusi penangkapan, dan memperingatkan akan adanya "tindakan yang sesuai" yang tidak disebutkan jika ia tidak mengambil langkah.
Setelah penyidik meninggalkan kompleks kepresidenan pekan lalu, Choi mengatakan bahwa warga negara dan pegawai negeri yang sedang bertugas tidak boleh dirugikan dalam proses penegakan hukum.
Namun, ia menahan diri untuk tidak secara aktif menggunakan kekuasaannya untuk memberikan panduan karena lembaga-lembaga pemerintah saling berselisih mengenai kemungkinan penangkapan presiden.
Yoon telah mengutarakan niatnya untuk melawan kasusnya dalam persidangan pemakzulan agar tetap menjabat, berdalih bahwa dekret darurat militernya masih berada dalam kewenangan konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi akan memulai persidangan pada 14 Januari.
(bbn)
