Toh, kata dia, sejumlah produk tekstil Sritex telah dikenal oleh masyarakat luas dan cukup banyak diekspor.
"Kalau mereka berhenti produksi, maka pasar yang selama ini diisi mereka--kalau diisi oleh industri dalam negeri tidak masalah--tapi kalau diisi oleh produsen negara-negara lain itu masalah. Rugi di kita," ujar Agus.
Temui kurator
Untuk memuluskan hal itu, kata Agus, Kementerian Perindustrian telah menjadwalkan pertemuan dengan para kurator dan tim pengawas yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang. Tim kurator tersebut terdiri dari empat orang yakni atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin. Sementara, satu hakim pengawas adalah Haruno Patriadi.
"Jadi, kami minta kepada kurator, saya sudah minta ketemu kurator, tapi sekarang waktunya lagi diatur," kata dia.
"Yang bisa memutuskan going concern atau tidak by law adalah kurator dan tim pengawas. Jadi kantor kami akan melakukan pendekatan ke mereka."
Di sisi lain, kalangan pekerja buruh Sritex akan melakukan demonstrasi ke Istana Negara hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada Selasa hingga Rabu atau 14-15 Januari 2025 mendatang.
"Sesuai hasil rakor [rapat koordinasi] hari ini, terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa - Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu," ujar Slamet dalam keterangannya, Jumat (3/1/2024).
Slamet mengatakan, aksi tersebut nantinya tidak hanya berfokus menargetkan ke Istana Negara dan Kementerian BUMN saja, melainkan kepada 7 kantor Kementerian dan Lembaga lain.
Ketujuh Kementerian dan Lembaga itu yakni; DPR RI, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Perekomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Aksi tersebut juga akan menyampaikan tuntutan yang akan disampaikan. Tuntutan itu meminta pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian polemik permasalahan kepailitan Sritex Group yang kian terkatung-katung.
"Tuntutan yakni keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex," ujar dia.
(ibn/frg)
