Polisi mengerahkan sekitar 2.700 personel di sekitar kediaman Yoon, menurut Yonhap News. Sementara itu, sekitar 1.200 pendukung Yoon berkumpul untuk memblokir upaya penangkapan tersebut.
Perwakilan Yoon menyebut upaya penangkapan itu ilegal dan berencana mengambil langkah hukum. Sebelumnya, mereka telah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan surat perintah tersebut.
Para pendukung di lokasi meneriakkan “Bubarkan CIO” merujuk pada badan investigasi tersebut, sementara sebagian lainnya berteriak “Tangkap Lee Jae-myung,” pemimpin oposisi yang dianggap sebagai calon kuat pengganti Yoon.
Baik CIO maupun Kementerian Pertahanan belum memberikan komentar atas permintaan Bloomberg News.
Partai Demokrat oposisi menjadi salah satu pihak yang mendorong investigasi pemberontakan terhadap Yoon. “Semua pihak di Korea Selatan harus bekerja sama dalam eksekusi sah surat perintah bagi siapa pun yang diduga memimpin pemberontakan,” ujar Kim Sung-hoi, juru bicara partai itu, Jumat.
Deklarasi darurat militer Yoon, yang hanya berlangsung enam jam, telah mengguncang pasar keuangan, melemahkan mata uang lokal, dan mengganggu upaya diplomatik. Langkah tersebut juga memengaruhi perekonomian, memaksa pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan 2025 dari 2,2% menjadi 1,8%.
Setelah Yoon diberhentikan sementara pada 14 Desember, Perdana Menteri Han Duck-soo yang sempat menjadi penjabat presiden juga dimakzulkan. Kini, Menteri Keuangan Choi Sang-mok menjabat sebagai pemimpin sementara.
Indeks saham utama Kospi naik hampir 2% pada Jumat setelah mengalami penurunan selama lima sesi berturut-turut. Won juga menguat 0,4% terhadap dolar AS.
Dampak Sudah Diperhitungkan
“Dampak dari darurat militer dan pemakzulan presiden sudah sepenuhnya diperhitungkan,” kata Jung In Yun, CEO Fibonacci Asset Management Global, dalam wawancara dengan Bloomberg TV. Ia menambahkan bahwa saham Korea saat ini “sangat murah.”
Jika Yoon ditangkap, penyelidik dapat menahannya selama 48 jam untuk diinterogasi di kantor mereka di Gwacheon, dekat Seoul. Tim investigasi juga dapat meminta perpanjangan penahanan hingga 20 hari.
Kantor investigasi dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Jumat sore terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon.
Yoon menyatakan akan berjuang di pengadilan untuk mempertahankan jabatannya, dengan alasan bahwa deklarasi darurat militer yang ia buat berada dalam batas konstitusional. Kini, ia menghadapi sidang yang akan menentukan apakah ia akan dipulihkan atau diberhentikan secara permanen.
Pengadilan, yang memiliki tenggat hingga Juni untuk memutuskan, akan mengadakan sidang pendahuluan pada Jumat — pertama sejak Choi menunjuk dua hakim baru, meningkatkan peluang keputusan akhir untuk memberhentikan Yoon.
Di tengah krisis politik ini, negara juga menghadapi dampak kecelakaan penerbangan Jeju Air pada akhir pekan lalu yang menewaskan 179 dari 181 penumpang. Choi telah menetapkan masa berkabung selama seminggu hingga 4 Januari.
(bbn)
