Regulasi tersebut, kata Yuliot, nantinya berbentuk keputusan menteri (kepmen) yang akan diselesaikan pekan ini. Kepmen tersebut juga masih harus dikonsultasikan kepada pihak terkait, usai pengecekan di lapangan.
“Ya kan kita harus konsultasi dahulu. Itu yang kita cek di lapangan kemarin. Mudah-mudahan [kepmen] itu dalam minggu ini kelar," ujar Yuliot.
Pemerintah tadinya mengumumkan implementasi biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025. Yuliot sebelumnya menyebut kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter (kl) per tahun.
Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap memproduksi 900.000 barel biodiesel per bulan untuk menopang implementasi B40 tahun ini.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan perseroan telah menyiapkan dua kilang yakni Refinery Unit III Plaju di Palembang dan Refinery Unit VII Kasim di Papua yang mampu memproduksi biosolar hingga 900.000 barel per bulan.
Namun, Fadjar menyebut hingga saat ini Pertamina masih menunggu regulasi hingga penugasan resmi dari pemerintah terkait dengan kuota produksi B40.
(mfd/wdh)
