"Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal sampai 7,2% dengan konsekuensi harus dibayar oleh dan menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar," kata Didik.
Tingkat suku bunga tinggi ini karena penarikan utang baru dari tahun ke tahun sudah di atas Rp1.000 triliun setiap tahun. Padahal, lanjut dia, tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7%, Vietnam 2,8%, Singapura 3,2%, dan Malaysia 3,9%.
Akibatnya, kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dibanding belanja untuk seluruh kementerian negara. Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang naik pesat dari 11,09% pada 2014 menjadi 20,10% pada 2024.
Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan berdampak para politi penganggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, belanja nonproduktif juga semakin mendominasi, sedangkan belanja produktif mengecil. Belanja non produktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Tahun 2014, porsi dua belanja terebut sekitar 34%, kemudian naik menjadi 36% pada 2024.
"Setiap tahun untuk bunganya saja (tidak termasuk pokok) harus menguras pajak rakyat sebesar Rp441 triliun untuk membayar utang," tandasnya.
(lav)
