Bloomberg Technoz, Jakarta – Bank Indonesia (BI) luncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (8/5/2023).

Bank Indonesia menyebut bahwa KKP Domestik ini sudah bisa digunakan oleh pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) dapat menggunakan KKP dengan biaya nol Rupiah dan biaya untuk merchant itu lebih efisien.

“Rate dari merchant rate kita dengan kesepakatan yang memang tergambar efisiensinya, kalau transaksi KKP on us cost 0,9% untuk 1,1% untuk off us. Kembali lagi sudah kita pelajari ini dibawah merchant discount rate, ini karena semua prosesnya ada di dalam negeri,” ujar DKSP Dicky Kartikoyono, pada Taklimat Media, Senin (8/5/2023).

Dia menambahkan bahwa KKP Domestik ini banyak kelebihannya karena menguntungkan dari sisi user tidak ada joining fee, annual fee yang akan membebankan user. “Tidak ada biaya apapun untuk penggunaannya, kena biaya materai keweajiban. Biaya kartu kredit komersial yg biasa dibebankan tidak ada biaya , ini kelebihan kartu kredit kita,” tuturnya.

Kartu kredit ini bisa menggunakan APBN dan APBD ini tentu saja mengikuti peraturan dari Kementerian Keuangan dengan aspek-aspek teknis yang sudah diatur. Menurut Dicky, apabila perbankan ingin mengajukan bisa mengajukan perijinan.