Padahal, dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah sudah kadung menumpukan penerimaan negara dari target perolehan PPN sepanjang tahun.
Terbukti, target penerimaan PPN yang biasa dipikul kelas menengah dipatok mencapai Rp917,78 triliun pada 2025, melonjak Rp141,55 triliun atau 18,2% dari target 2024 yang hanya di kisaran Rp776,23 triliun. Tambahan pendapatan itu sejalan dengan penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Di sisi lain, pemerintah malah menurunkan target pendapatan dari pajak orang kaya atau PPnBM hingga nyaris separuhnya. Pada 2025, target PPnBM tercatat hanya Rp16,6 triliun, atau merosot 39% dari target sebelumnya yang mencapai Rp27,25 triliun.
Tak hanya pada PPN, pemerintah juga memiliki asa besar pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Target penerimaan dari pajak 'keringat' buruh atau PPh Pasal 21 untuk Orang Pribadi meroket tajam hingga 45% menjadi Rp313,51 triliun, dari sebelumnya hanya Rp215,21 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan meraup PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Rp15,14 triliun pada tahun depan, atau melonjak 18,3% dibanding target PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun ini yang sebesar Rp12,79 triliun.
Di sisi lain, pemerintah malah mematok pendapatan dari pajak pengusaha kaya, yakni PPh Pasal 25/29 untuk Badan sebesar Rp369,95 triliun pada 2025. Angka itu menyusut 13,6% dibanding target 2024 yang mencapai Rp428,59 triliun.
Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya dipatok Rp27,11 triliun, turun dari sebelumnya Rp27,18 triliun. Penerimaan cukai Rp244,19 triliun atau turun dari Rp246,07 triliun. Kemudian, penerimaan pajak lainnya dipatok Rp7,79 triliun atau turun dari Rp10,54 triliun. Terakhir, pajak perdagangan internasional hanya dipatok Rp57,4 triliun atau merosot dari Rp74,9 triliun.
Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan pajak dalam negeri Rp2.433,5 triliun, melonjak 8,8% dari target 2024 sebesar Rp2.234,9 triliun.
Jika diamati lebih jeli, dari target pendapatan pajak, hanya penerimaan dari PPN dan PPh Orang Pribadi yang dipatok naik, sementara sisanya, yakni PPnBM, PPh Badan, PBB, cukai, pajak lain, dan pajak perdagangan internasional ditargetkan menurun dibanding tahun sebelumnya.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai ada tiga faktor utama Prabowo memiliki keraguan dalam memutuskan kebijakan tarif PPN.
Pertama, kebutuhan Program Prioritas 'Quick Win' seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan akan menguras anggaran yang sangat besar.
"PPN dianggap solusi menambal defisit APBN yang nyaris menyentuh 3% karena besarnya dana untuk program 2025," ujar Bhima kepada Bloomberg Technoz, Senin (30/12/2024).
Kedua, pemerintah sedang terdesak membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan pembayaran bunga dan utang jatuh tempo.
"Total debt service tahun depan Rp1.300 triliun setara 59,3% total target penerimaan perpajakan 2025. Utang ini jadi masalah serius kalau sampai pemerintah gagal bayar utang bisa sentimen negatif di pasar keuangan, rupiah bisa melemah drastis," tutur Bhima.
Ketiga, lanjut dia, kenaikan tarif PPN 12% dianggap cara paling mudah mendapatkan pemasukan baru dibanding kerja keras lainnya, seperti mengejar kepatuhan pajak dan memburu pajak kekayaan.
Pasalnya, menurut dia, mengejar pajak kekayaan atau wealth tax butuh kerja ekstra, misalnya mencocokkan data, menagih hingga mengejar aset di luar negeri.
"Karena malas, maka yang diburu adalah wajib pajak existing (yang sudah ada). Pemerintah suka jalan pintas, maka siapapun bisa dengan mudah menaikkan tarif pajak," kata Bhima.
(lav/wep)
