Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi salah satu pihak yang vokal menyuarakan sebutan Partai Coklat–sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada Kepolisian atau Polri, coklat adalah warna seragam Polri.
"Pihak yang membantu PDIP mencoba dihambat [melalui] berbagai [hal seperti] telepon dan intimidasi dari 'Partai Coklat," ujar Hasto kepada awak media, Rabu (27/11/2024).
Isu politik Polisi mau diubah jadi di bawah Kemendagri
PDI Perjuangan sempat mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bertujuan menghindari intervensi aparat penegak hukum dalam kontestasi pemilihan umum.
Namun, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, pemisahan Polri dari Kemendagri dilakukan pada era reformasi, dan pada akhirnya berada di bawah Presiden langsung.
Daftar kasus Polisi tembak warga dan rekannya sendiri
Kasus kekerasan juga terjadi di tubuh Polri. Tidak hanya dilakukan kepada warga sipil namun kini juga terjadi pada rekannya sendiri. Bulan November lalu, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris atau AKP Ulil Ryanto Anshari ditembak oleh rekannya sendiri, Kabagops Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris (AKP) Dadang Iskandar.
Tak lama setelah itu, seorang siswa SMK berumur 17 tahun ditembak oleh anggota Polrestabes Semarang, Aipda Robig. Bahkan, awalnya Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar mengklaim penembakan tersebut dilakukan untuk membubarkan tawuran. Namun, berdasarkan Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Aris Supriyono menyatakan penembakan tersebut tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran.
Awal bulan Desember 2024, anggota Polres Metro Bekasi Apida Nikson Pangaribuan menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul korban menggunakan tabung gas.
Selain itu, anggota Polresta Palangkaraya Brigadir Anton melakukan penembakan terhadap sopir ekspedisi, bahkan menjual mobil sopir tersebut kepada kenalannya. Hal tersebut dilakukan Brigadir Anton dalam kondisi mabuk akibat menenggak minuman beralkohol.
Kasus pemerasan penonton DWP 2024
Propam Polri mencatat terdapat 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban pemerasaan yang diduga dilakukan pihak Kepolisian seusai acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Polisi menduga adanya penyerahan uang hingga Rp2,5 miliar kepada sejumlah anggota polisi yang terlibat.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto telah melakukan rotasi terhadap 34 polisi di wilayah hukumnya. Mereka dimutasi menjadi perwira non job untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan 45 warga negara Malaysia tersebut.
Adapun, Propam Polri akan memulai sidang etik terhadap 18 anggota polisi di antaranya, pekan ini. Namun, Program masih membuka potensi pemeriksaan etik etik terhadap anggota polisi lainnya yang mungkin terlibat atau turut menikmati pemerasan tersebut.
Polisi bongkar banyak lab narkoba rahasia
Pada tahun ini Polri berhasil membongkar sejumlah pabrik narkoba rahasia atau clandestine lab di Indonesia, bahkan Polri juga mengungkap praktik pengedaran narkoba yang melibatkan maskapai penerbangan.
April lalu, Polisi membongkar jaringan pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang melibatkan pegawai maskapai swasta. Sebulan berselang, Polri mengungkap laboratorium narkoba dan hidroponik ganja di Vila Sunny, Canggu, Badung, Bali. Polri juga berhasil mengungkap pabrik narkoba besar di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Lalu, Polri juga membongkar sindikat jaringan narkoba internasional asal Afghanistan, yang berencana mengedarkan sabu sebesar 389 kg di Indonesia. Terbaru, Polri berhasil menggerebek pabrik narkoba yang memproduksi happy water dan cairan rokok elektrik di Bandung. Mereka mengamankan sejumlah barang bukti yang ditaksir senilai Rp670 miliar.
Polisi usut kasus judi online Komdigi
Kepolisian berhasil mengungkap kasus perjudian online (judol) yang turut melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tercatat terdapat 26 tersangka dalam kasus tersebut, dengan 9 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi.
Seluruh tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Selanjutnya pasal 5 juncto pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.
(frg/wep)
