Bloomberg Technoz, Jakarta - Hari ini, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sesuai namanya, penggunaan kartu kredit ini masih dibatasi untuk kebutuhan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Perry Warjiyo, Gubernur BI, menegaskan penggunaan KKP akan mendatangkan efisiensi bagi pemerintah. Sebab, tidak ada pengenaan biaya transaksi.

"Nggak ada biaya bagi pemerintahan. Biaya transaksi dan lain-lain itu nggak ada," tegasnya di Jakarta, Senin (8/5/2023).

KKP adalah contoh baru penggunaan sistem pembayaran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menghubungkan transaksi non-tunai dengan instrumen perbankan. GPN dirilis pada 2017 untuk kartu debet.

GPN adalah jawaban Indonesia untuk ketergantungan terhadap dua raksasa sistem pembayaran dunia, Visa dan MasterCard.