Perry juga menyebut Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) serta anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dengan KKP Domestik. "Nggak ada biaya bagi pemerintahan, biaya transaksi dan lain-lain itu nggak ada," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Perry mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang paling cepat akselerasi keuangan digitalnya dengan elektronifikasi transaksi-transkasi pemerintah baik di pusat dan daerah. Penggunaan ekonomi digital elektronik sampai pembayaran di segala sektor yang besar sampai ke pasar tradisional, maupun di tempat-tempat ibadah menggunakan pembayaran digital.
"Bahkan uang elektronik tahun ini diperkirakan tumbuh lebih cepat mencapai Rp495 triliun, transaksi e-commerce bisa mencapai Rp533 triliun, bahkan layanan perbankan digital bisa mencapai lebih dari Rp64.000 triliun apakah transfer maupun juga transaksi-transaksi lain," kata Perry.
(dba)
