“AS harus berhenti menggunakan keamanan siber untuk mencoreng dan memfitnah China, dan berhenti menyebarkan semua jenis disinformasi tentang apa yang disebut sebagai ancaman peretasan Tiongkok.”
Departemen Keuangan menggambarkan penyusupan tersebut sebagai “insiden keamanan siber besar,” karena dikaitkan dengan aktor yang disponsori oleh negara, menurut surat tersebut, yang ditinjau oleh Bloomberg News.
Dugaan Peretasan Muncul
Departemen Keuangan diberitahu pada 8 Desember oleh BeyondTrust Inc bahwa seorang peretas telah mendapatkan akses “ke kunci yang digunakan oleh vendor untuk mengamankan layanan berbasis cloud yang digunakan untuk memberikan dukungan teknis dari jarak jauh bagi pengguna akhir untuk Treasury Departmental Offices (DO),” demikian menurut surat tersebut.
US Treasury dibantu oleh Cybersecurity and Infrastructure Security (CIS), FBI, komunitas intelijen, dan penyelidik forensik pihak ketiga. Berdasarkan informasi yang tersedia, hacker canggih yang terkait dengan China berada di balik insiden tersebut, masih menurut surat itu.
BeyondTrust, yang menjual software dan produk keamanan siber lainnya, memiliki kontrak dengan pemerintah federal senilai lebih dari US$4 juta, menurut data pemerintah yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Selain Departemen Keuangan, data menunjukkan bahwa BeyondTrust berbisnis dengan Departemen Pertahanan, Departemen Urusan Veteran dan Departemen Kehakiman, serta lembaga-lembaga lainnya.
Juru bicara BeyondTrust mengatakan pada Senin malam bahwa sejumlah pelanggan yang terlibat, telah diberitahu dan ditawarkan dukungan. Juru bicara menambahkan bahwa penegak hukum telah dihubungi dan perusahaan mendukung penyelidikan.
Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman, dan Departemen Urusan Veteran tidak segera menanggapi permintaan komentar secara terpisah, dilaporkan Bloomberg News.
Hacker Intai Berbulan-bulan Demi Dapatkan ‘Phone Call’ Donald Trump
Pengungkapan pelanggaran tersebut terjadi ketika Gedung Putih terus menyelidiki apa yang dikatakannya sebagai kampanye spionase dunia maya yang luas terhadap perusahaan telekomunikasi AS oleh para peretas yang disponsori pemerintah China.
Pada hari Jumat, Gedung Putih mengatakan bahwa sembilan perusahaan telekomunikasi telah terkena dampak dari serangan tersebut, yang telah dikaitkan dengan sebuah kelompok yang dijuluki Microsoft Corp sebagai Salt Typhoon.
Para peretas diduga menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengintai di dalam jaringan telekomunikasi Amerika dan mengumpulkan informasi tentang sejumlah panggilan telepon dan pesan teks orang Amerika yang tidak diketahui.
Di antara telepon yang ditargetkan adalah milik Donald Trump dan pasangannya dalam gelaran pilpres lalu, JD Vance, anggota keluarga Trump dan anggota staf kampanye Wakil Presiden Kamala Harris, dan lainnya, demikian dilaporkan New York Times.
Dugaan upaya spionase China di perusahaan telekomunikasi dan Departemen Keuangan AS terjadi setelah periode yang relatif tenang dalam hubungan antara AS dan China pada masa-masa akhir masa jabatan Presiden Joe Biden.
Hal ini termasuk pertemuan Biden dan pemimpin China Xi Jinping di KTT APEC di Peru bulan November, pertukaran tahanan yang jarang terjadi pada akhir November dan kesepakatan baru awal bulan ini tentang kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peretasan telekomunikasi Salt Typhoon muncul dalam pertemuan di Peru, di mana Biden “menjelaskan dengan sangat jelas di mana posisi AS dalam hal ini,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada saat itu.
Xi Jinping mengatakan kepada Joe Biden dalam pertemuan tersebut “tidak ada bukti yang mendukung klaim irasional dari apa yang disebut sebagai ‘serangan siber dari Chinagkok,’” kata kedutaan besar di Washington pada hari Senin.
-Dengan asistensi Craig Torres.
(prc/wep)
