Kemenkeu, mewakili pemerintah pusat mentransfer dana kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/ dan Kota Lampung dalam rangka pembangunan jalan atau DAK Fisik. Uang transfer pusat ke daerah sekitar Rp402,44 miliar dan dialokasikan untuk 231,9 kilometer (km) jalan.
Uang APBN juga dipakai untuk belanja pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Hutama Karya. Terdapat dua ruas tol, yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar sanjang 140 km, dengan PMN Rp2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp22,09 triliun. Selanjutnya, Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, dengan PMN Rp4 triliun dan jaminan pemerintah Rp14,37 triliun.
APBD
- Anggaran jalan Lampung juga masuk dalam APBD dengan total nilai Rp2,16 triliun. Nama program adalah Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung. Sementara nilai program khusus Provinsi Lampung mencapai Rp886,8 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, “pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara.”
Pesan Sri Mulyani sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo di sela-selasa kunjungan kerja ke Lampung usai konten milik Bima Yudho Saputro yang viral karena curhat kondisi jalan di Lampung rusak.
“Pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga yang ada di pasar-pasar ini, infrastruktur utamanya jalan karena ini menjadi kunci,” papar Jokowi
(wep/evs)
