Pengadilan akan menentukan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan atau tidak, meski belum jelas kapan keputusan itu diambil. Jika dikabulkan, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah itu yang ditangkap ketika masih berkuasa.
Kantor berita Yonhap menyebut bahwa perwakilan Yoon mengatakan tim penyelidikan itu tidak memiliki dasar hukum dalam mencari surat penangkapan presiden, namun tidak mengatakan siapa yang seharusnya memimpin penyelidikan itu.
Pengacara Yoon belum menjawab permintaan komentar atas berita ini.
Bahkan jika pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan itu, masih belum jelas apakah penyelidik bisa menahan presiden. Upaya polisi untuk menggeladah kantor kepresidenan pun dihalangi oleh kantor Yoon.
Guru besar hukum di Universitas Hankuk Lee Chang-hyun mengatakan keputusan presiden untuk berulang kali mangkir dari penyelidikan dan mempertanyakan kewenangan badan itu tampaknuya bertujuan menunda proses hukum kasusnya.
Yoon sebelumnya menegaskan akan membela diri yang merupakan isyarat niatnya melawan pengadilan agar tetap berkuasa dan bersikeras bahwa keputusan UU darurat merupakan hak konsitusinya sebagai presiden.
Sementara itu, satu pengadilan hukum untuk menentukan apakah akan mengembalikan atau memecat Yoon secara permanen dari jabatan kepresidenan sudah berjalan. Pengadilan akan mengambil keputusan akhir pada Juni tahun depan dan jadwal sidang berikutnya adalah pada 3 Januari, 2025.
Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang menjadi presiden sementara pada Jumat (27/12/2024) setelah Han dimakzulkan, menghadapi tantangan besar sekarang.
Dia meminta penyelidikan rinci pada kecelekaan pesawat penumpang Jeju Air dan meminta kementerian transporrasi untuk melakukan pemeriksaan keselamatan darurat di seluruh sistem penerbangan negara itu.
(bbn)
