"Kemarin saya diskusikan dengan kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan [kembali] melakukan PHK, dan ini mengerikan sekali."

Menilik data resmi Kemnaker, pemerintah mencatat kasus PHK mencapai sebanyak 67.870 orang. Angka ini naik 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Jika dibandingkan periode sepanjang 2023, angka ini juga telah melonjak hampir 5%. Pada 2023, pemerintah mencatat sebanyak 64.855 kasus PHK.

Pada tahun 2024, PHK terbanyak terjadi di Provinsi Jakarta dengan total sebanyak 14.501 kasus. Posisi kedua, Jawa Tengah dengan 13.012 kasus. Banten ada di posisi ketiga dengan total 10.727 kasus.

Potensi bertambah

Di sisi lain, angka PHK tersebut juga berpotensi akan semakin bertambah pada 2025 mendatang. Itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dari semula 11%.

"PPN 12% bisa memperburuk daya beli, terlebih dengan kenaikan Upah Minimum hanya 6,5% sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup," tulis kajian para ekonom di Center of Economic and Law Studies (Celios).

Kebijakan PPN 12% dinilai akan berpotensi menggerus kinerja penjualan ritel akibat pelemahan daya beli masyarakat. Terlebih, kinerja penjualan industri saat ini juga mengempis dan dapat makin membebani para pelaku usaha. 

Awal Desember lalu, S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan Purchasing Managers' Index (PMI). Di Indonesia, skor PMI manufaktur pada November adalah 49,6.

Meski membaik dari bulan sebelumnya yang sebesar 49,2, angka ini masih di bawah 50 yang berarti  aktivitas sedang mengalami kontraksi, bukan ekspansi. Kontraksi ini juga telah terjadi selama lima bulan beruntun.

Tak hanya itu, situasi tahun depan juga dibayangi potensi pecahnya perang dagang babak baru seiring kembalinya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Trump diduga kuat akan menjalankan sejumlah kebijakan proteksionisme, mengancam perdagangan dunia makin terfragmentasi.

Belanja masyarakat sejauh ini juga terpantau masih lesu. Mandiri Spending Index (MSI) pada awal Desember mencatat belanja masyarakat ada di level 225, relatif stagnan dengan awal November di 223,4 dan awal Oktober di 226.

Apabila menghitung selama kuartal keempat 2024 yaitu Oktober-Desember berjalan, rata-rata pertumbuhan mingguan MSI hanya sebesar 0,1%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu degnan capaian rata-ratanya 0,7%.

Bapanas usul beras premium lokal bebas kebijakan PPN 12%, impor boleh kena

"Dari pola tahun-tahun sebelumnya, belanja di periode Nataru baru akan meningkat pada pekan kedua Desember hingga Januari," jelas ekonom Bank Mandiri, dalam publikasi yang dilansir 13 Desember lalu.

Data 60 perusahaan kolaps dihimpun dari laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) selama periode 2022-2024:

(wep)