Choi juga menyampaikan permohonan maaf sebagai anggota Kabinet atas kontribusinya terhadap kekacauan yang sedang berlangsung. Ia mendapat tekanan terkait kehadirannya dalam rapat Kabinet yang diadakan sebelum Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.
Secara terpisah, presiden sementara ini menegaskan kembali aliansi kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui percakapan telepon dengan Ketua Staf Gabungan, menurut Kementerian Keuangan.
Choi meminta militer untuk tetap waspada, mengingat kemungkinan provokasi dari Korea Utara (Korut).
"Posisi kesiapan harus dipertahankan untuk mencegah Korut melakukan tindakan gegabah dan menjaga sikap keamanan yang teguh berdasarkan aliansi kuat Korea Selatan-AS," perintah Choi.
Choi juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul untuk menjaga saluran komunikasi yang erat dengan negara mitra.
Ia juga menekankan pentingnya meyakinkan negara lain bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan tidak akan berubah, dan bahwa pertukaran internasional serta perdagangan tidak akan terganggu.
Selain itu, Choi meminta Menteri Dalam Negeri dan Keamanan untuk memastikan ketertiban publik sekaligus memperkuat sistem respons bencana.
Choi juga memerintahkan Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong untuk memprioritaskan rencana medis darurat musim dingin, memastikan bahwa sistem medis darurat berjalan dengan lancar.
Kemudian di hari yang sama, Choi juga mengadakan rapat Dewan Keamanan Nasional, kata kantornya.
Masa jabatan Choi sebagai presiden sementara diperkirakan akan menghadapi tantangan dari Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi.
Partai Oposisi Utama, Partai Demokrat, mendesak Choi untuk segera menunjuk tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi guna membahas sidang pemakzulan terhadap Yoon.
(del)
