Sekadar catatan, smelter nikel RKEF yang sudah beroperasi di Indonesia saat ini mencapai 27 unit. Keseluruhannya membutuhkan setidaknya 81 juta ton bijih nikel dengan kadar tinggi (saprolite) setiap tahunnya.
“Makin banyak smelter atau pabrik pengolahannya akan menghasilkan persaingan sempurna yang tentunya memberikan pengaruh positif ke para penambang atau perusahaan pertambangan. Harga bijih nikel bisa lebih kompetitif bagi mereka,” ujarnya.
Bagaimanapun, dia menggarisbawahi, untuk menghasilkan persaingan sempurna ini tetap perlu adanya pengaturan, khususnya dari segi harga.
“Perlu adanya harga acuan [nikel] seperti halnya batu bara, harga batas bawahnya berapa, harga batas atasnya berapa. Itu penting agar tidak ada yang dirugikan, baik dari smelter-nya atau dari penambangnya juga. Dibuat seperti batu bara saja mudahnya seperti itu,” tuturnya.
Pemerintah belum lama ini dikabarkan telah memangkas insentif pajak untuk memoratorium investasi nikel kualitas rendah. Tujuannya adalah untukk memacu nilai tambah dari cadangan nikel di dalam negeri dengan mendorong investasi ke penghiliran yang ditarget senilai US$95 miliar tahun ini.
Rencana pemerintah tersebut sempat diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan fokus insentif fiskal untuk investasi smelter akan diarahkan kepada sektor-sektor dengan nilai keekonomian lebih rendah seperti tembaga.
“Semua on the track. Kalau enggak jalan, bagaimana mau larang ekspor? [Berkaca pada nikel], ekspor [produk hilir] nikel bisa tembus US$27 miliar—US$28 miliar karena investasi smelter-nya jalan. Kalau enggak jalan, bagaimana mau ekspor produk hilir?” ujarnya, medio Februari.
Bahlil pun mengatakan pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa kemudahan impor barang modal, tax holiday, dan tax allowance bagi investor smelter yang mendukung proyek besar penghiliran industri mineral di Tanah Air.
Syaratnya, kata Bahlil, sektor bisnis penghiliran yang dijalankan memiliki tenggat titik balik modal atau break even point (BEP) maksimal 5 tahun atau tingkat pengembalian modal sendiri internal rate of return (IRR) yang masih rendah. Dengan kata lain, sektor penghiliran nikel yang dinilai sudah memiliki IRR tinggi tidak lagi memenuhi syarat untuk insentif tersebut.
“IRR-nya tidak boleh yang sudah tinggi. Kita beri insentif karena insentif fiskal itu instrumen untuk menarik investor di sektor-sektor yang nilai ekonominya belum tinggi,” tegas Bahlil.
Menyitir data BKPM, realisasi investasi industri hilir pada 2022 menembus Rp171,2 trililun atau mencakup 14% dari total realisasi penanaman modal tahun lalu senilai Rp1.207 trililun.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan rencana memoratorium pembangunan smelter nikel di Tanah Air, guna mengantisipasi terkikisnya suplai bijih nikel mentah di dalam negeri.
Menurut catatan kementerian, cadangan saprolite di Indonesia mencapai 2,7 miliar ton dengan konsumsi anual sekitar 450 juta ton. Melihat hal itu, pemerintah berupaya menjaga agar pasok nikel mentah tidak habis di tengah kebutuhan yang tinggi.
Hingga kini, pemerintah belum menjabarkan skema dari rencana moratorium smelter nikel. Namun, menurut Kementerian ESDM ada kemungkinan, investasi fasilitas pemurnian bijih tidak akan lagi menerima insentif fiskal seperti libur pajak atau pembebasan bea keluar.
(wdh)
