Dalam beberapa kali lelang surat utang baik seri konvensional maupun syariah, pemerintah menggebar untuk pendanaan APBN 2025 lebih awal.
Lelang sukuk negara (SBSN) terakhir yang digelar pekan lalu, pemerintah menjual Rp8 triliun. Lelang tersebut membawa nilai prapendanaan APBN 2025 mencapai Rp80,86 triliun. Nilai prefunding APBN 2025 itu telah melampaui nilai prefunding APBN 2024 yang mencapai Rp39,07 triliun.
Mengacu publikasi terakhir, per November posisi utang Pemerintah RI mencapai Rp8.680,13 triliun, naik 1,39% dibanding bulan sebelumnya. Nilai itu mencerminkan rasio utang terhadap PDB hampir 40%, lebih tepatnya 39,20% dari PDB. Profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir bulan lalu mencatat average time maturity sebesar 8,01 tahun.
Adapun posisi defisit APBN tercatat Rp401,8 triliun per November lalu, di bawah target defisit Rp522,8 triliun. Defisit itu berasal dari belanja senilai Rp2.894,5 triliun, naik 15,3% year-on-year. Sedangkan pendapatan negara hanya naik 1,3% sebesar Rp2.492,7 triliun. Untuk defisit APBN bulan Desember, data akan diumumkan pada Januari nanti.
Untuk 2025, terdapat nilai utang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemerintah RI senilai Rp800,33 triliun dengan bunga utang mencapai Rp550 triliun. Alhasil, total senilai Rp1.300 triliun untuk kebutuhan pembayaran utang dan bunga utang. Angka itu setara dengan 59,3% penerimaan perpajakan pada 2025, mengutip kajian Celios.
(rui)
