Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana penggabungan usaha atau merger kepada BUMN Karya akan dikaji ulang. Rencana itu menyusul adanya pergantian menteri yang menaungi sektor konstruksi sebelumnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Pada Juli lalu, Erick telah bersurat ke Basuki soal rencana tersebut.
Saat ini, Basuki telah diganti oleh Dody Hanggono yang menjabat sebagai Menteri PU dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
"Kemarin, surat pertama tentu jamannya Pak Bas [Menteri PUPR]. Sekarang berbeda Menteri, kajiannya harus kami ulang. Supaya memang secara hukum bisa pas," ujar Erick saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Erick mengatakan, rencana tersebut dilakukan guna membuat payung hukum merger perusahaan pelat merah sektor konstruksi tersebut sesuai, meski tak memerinci penyesuaian yang dimaksud.
Hanya saja, dia memastikan proses merger yang telah direncanakan sejak Maret lalu akan segera rampung. Pengiriman ulang surat juga akan dilakukan pada Januari 2025 mendatang.
"[Pengiriman surat] ini juga kita ulangi lagi, mungkin suratnya Januari [2025] baru dikirimkan kembali. Jadi semuanya berproses," ujar Erick.
Proses merger BUMN karya tersebut menyusul pada 7 BUMN yakni PT Hutama Karya (HK) (Persero), PT Adhi Karya (ADHI) (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (WIKA) (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (WSKT) (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Nantinya, merger akan dilakukan melalui tiga skema penggabungan atua klaster. Klaster pertama, gabungan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Entitas baru ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur air, rel kereta api, dan proyek-proyek serupa.
Kedua, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Klaster ini akan mengkhususkan diri pada pembangunan jalan tol, jalan non-tol, serta infrastruktur institusional. Terakhir, PTPP dan WIKA, yang akan menitikberatkan pada pembangunan gedung, sektor energi, dan industri.
(dhf)
