Dadan juga menyebut pemerintah terbuka untuk memberikan insentif khusus apabila proyek-proyek sumur idle dinilai kurang menarik secara keekonomian.
“Ya, kalau secara keekonomianya tidak masuk, ya pemerintah bisa melihat sih nanti,” imbuh Dadan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan terhadap Sumur Idle dan Optimalisasi Lifting. Salah satu tugas Satgas itu adalah menata sumur-sumur tersebut.
Bahlil mengatakan pemerintah siap mengambil alih pengelolaan sumur-sumur minyak tersebut bila operator tidak melakukan pemanfaatan.
"Sekarang Satgas sudah saya bentuk, sudah mulai kerja. Tidak dicabut [izin] sebenarnya. Kalau dia [operator] mau untuk mengerjakan, tidak apa-apa. Kalau tidak mau, serahkan ke pemerintah," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
Bahlil mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi dari sumur minyak idle di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 4.500 hingga 5.000.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya sedang mengkaji beberapa skema pengelolaan sumur idle yang dikembalikan kepada pemerintah dengan mekanisme yang lebih efisien.
"Kita lagi cari skemanya, kalau lelang lama ngapain? Bisa kita buat, percepat aja. Kita terlalu banyak aturan di republik ini. Gara-gara banyak aturan, kita bekerja saja tidak bisa. Kalau yang kecil-kecil ya, kalau yang gede [tetap lelang]," ujarnya.
Bahlil mengamini tiap sumur yang menganggur tersebut hanya mampu memproduksi 10 hingga 15 barel per hari atau barrel oil per day (BOPD), tetapi menurutnya hal itu bermanfaat untuk meningkatkan produksi siap jual atau lifting Indonesia yang kerap mengalami penurunan.
Sekadar catatan, realisasi produksi siap jual atau lifting minyak berada pada level 576.000 bopd pada semester I-2024. Angka ini berada di bawah target APBN 2024 dan work program & budget (WP&B) 2024 yang masing-masing sebesar 635.000 bopd dan 589.500 bopd.
(mfd/lav)
